Oleh: Aat Hidayat | 6 Mei 2010

Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan

Sejak awal berdirinya sebuah institusi yang bernama negara, tujuan utamanya adalah mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Untuk mewujudkan tujuan ini, tentu bukan pekerjaan mudah. Bukan berhenti pada terwujudnya sebuah negara bangsa. Untuk mewujudkan semua cita-cita mulia di atas, perlu sebuah sarana yang bernama pemerintahan. Tentunya, yang dibutuhkan di sini adalah pemerintahan yang bersih, clean government. Bukan pemerintahan-lintah yang kerjanya hanya memeras potensi dan kekayaan negara dan rakyat.

Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih diperlukan sebuah cara. Satu-satunya prosedur yang saat sekarang masih diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi satu-satunya trend untuk mewujudkan clean government adalah sistem pemilu yang demokratis. Untuk saat ini, demokrasi masih dipercaya sebagai satu-satunya prosedur untuk memilih seorang pemimpin yang bersih dan bertanggungjawab.

Jika hal ini dikontekstualisasikan pada kondisi Indonesia saat ini, dimana Indonesia sedang menjalani proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, muncul pertanyaan: Apakah proses demokratisasi di Indonesia sudah mencapai harapan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih? Atau justru menciptakan diktator-diktator baru yang lebih kejam?

Tulisan ini bermaksud mengurai sejauh mana proses demokratisasi di Indonesia. Untuk mengurai proses demokratisasi ini, penulis memfokuskan pada dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana proses demokrasi di Indonesia, khususnya pasca tumbangnya rezim Orde Baru? Kedua, bagaimana seharusnya bangsa Indonesia membangun sistem berbangsa dan bernegara dalam bingkai demokrasi?

Sebagai gambaran awal demokrasi di Indonesia, perlu kiranya kita perhatikan salah satu komentar, yang keluar dari mulut seorang warga negara asing. Tepatnya komentar John Dinger, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, yang disampaikan beberapa saat menjelang pelaksanaan pemilu 1997. Dinger mengatakan, bahwa proses demokrasi di Indonesia, lewat pelaksanaan pemilu, belum memberikan jaminan adanya kompetisi politik. Hal ini disebabkan sikap pemerintah yang terlalu keras dalam mengontrol perkembangan politik. Sehingga, demokrasi belum bisa merubah kinerja pemerintah.[1] Dalam bahasa sederhana, demokrasi hanya sebatas ‘dagelan politik’ tingkat elite, dengan menggunakan kekuatan mobilitas grass root, yaitu rakyat.

Demokrasi dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Maka, demokrasi berarti rakyat berkuasa. Sedangkan secara terminologi, demokrasi adalah mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat, yang dilandasi sebuah kontrak, dimana kontrak ini telah disepakati masing-masing pihak melalui mekanisme pemilihan umum. Tidak berhenti di situ, demokrasi juga terus berlanjut, dengan dibentuknya sebuah lembaga yang berfungsi mengembangkan mekanisme check and balance, untuk memantau penguasa agar tetap berada di atas rel yang semestinya.[2]

Dari pengertian teoritis ini, definisi demokrasi lantas berlanjut pada pengertian yang lebih bersifat praktis. Pengertian demokrasi dalam tataran praktis intinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[3] Maknanya adalah, bahwa proses demokrasi yang membingkai seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aspirasi dan keinginan rakyat, yang dilaksanakan oleh para ‘politisi’ yang menjadi representasi rakyat, demi menciptakan kehidupan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dari pengertian di atas, kita bisa melihat bahwa tujuan demokrasi bukan hanya memilih pemimpin yang akan menduduki kekuasaan. Tetapi, demokrasi bertujuan menciptakan sebuah pemerintahan bersih dan berwibawa, sebagai wahana dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Apakah kehidupan demokrasi di Indonesia sudah mencapai idealisme seperti tercermin dalam definisi demokrasi di atas? Mari kita lihat!

Secara umum, demokrasi di Indonesia hanya sebatas wacana, belum menyentuh tataran praksis. Dalam arti, demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang peduli pada kepentingan rakyat, hanya isapan jempol belaka. Demokrasi, seperti dikatakan di atas, hanyalah sebuah ‘dagelan politik’ para elite. Rakyat sama sekali tidak merasakan bagaimana nikmatnya demokrasi.

Selanjutnya, boleh dikatakan, bahwa puncak pelaksanaan demokrasi di Indonesia terjadi pada dekade 1955-1959.[4] Produk peraturan dan kebijakan yang muncul pada era ini adalah produk yang benar-benar memihak pada rakyat. Sayangnya, kondisi ini dikotori oleh pertikaian elitis antara eksekutif dan legislatif, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Sehingga pada masa ini terjadi jatuh bangun pemerintahan yang bertugas mengurusi negara. Puncaknya adalah ketika terjadi dead lock di tubuh Lembaga Konstituante dalam membuat konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD). Keadaan ini diselesaikan dengan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara.[5]

Inilah akhir masa keemasan Indonesia dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Karena sejak itu, tatanan negara Indonesia tidak lagi demokratis.[6] Sejak saat itu, negara Indonesia menjadi negara yang dijalankan secara otoriter. Puncaknya adalah tahun 1998, ketika rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Walaupun demikian, kondisi negara pada masa ini memang aman dan damai, nyaris tanpa pertikaian.[7] Pemerintah berjalan tanpa hambatan. Pertentangan antar elite politik, tidak ada. Karena negara berada penuh dalam kontrol presiden. Kekuasaan benar-benar terpusat pada presiden. Inilah wajah aristokrasi dalam sejarah Indonesia.

Jadi, hanya sebentar sekali Indonesia mampu mewujudkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[8] Walaupun, sebenarnya, pada masa-masa keemasan pelaksanaan demokrasi ini, terjadi juga riak-riak yang memperkeruh kehidupan demokrasi.

Demokrasi Indonesia Pasca Tumbangnya Orde Baru: Sebuah Paradoks

Selanjutnya, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia setelah rezim Orde Baru tumbang? Apakah lebih baik dari kondisi sebelumnya, atau lebih mengerikan?

Datangnya era baru dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ditandai dengan kesuksesan gerakan mahasiswa eksponen ’98, yang dimotori Amien Rais (yang selanjutnya disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi), menumbangkan rezim otoriter Soeharto dari ‘kursi empuk’ yang sudah diduduki Soeharto selama 32 tahun. Saat inilah momentum ketika kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya.

Salah satu tokoh yang dianggap penting dalam hal membuka kran demokrasi adalah Habibie, sebagai presiden pasca jatuhnya Soeharto. Dengan kekuasaannya, Habibie dinilai berhasil dalam membuka kran kehidupan demokrasi, di samping membuka pintu selebar-lebarnya bagi aktivitas pers, yang pada masa Soeharto sangat ditekan.[9]

Dalam usaha menghidupkan demokrasi, Presiden Habibie, pada saat itu, menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR, dengan mempersilakan rakyat untuk menyalurkan aspirasi demokrasinya lewat partai politik. Sehingga pada Pemilu 1999, partai politik yang berpartisipasi mencapai jumlah yang cukup signifikan, sebanyak 48 partai.[10] Ini merupakan sebuah kondisi yang cukup baik dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia. Satu kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Terlepas dari kekurangan dan penyelewengan yang terjadi dalam proses demokrasi ini, proses ini kemudian berlanjut ketika pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia mampu menyelenggarakan kembali Pemilu 2004. Bahkan, pemilu kali ini tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Tetapi sekaligus memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun banyak penyelewengan di sana-sini, penyelenggaraan Pemilu 2004 dinilai berhasil dan mendapat respon positif dari dunia internasional.

Tetapi, kondisi yang baik ini lantas dikotori oleh sebuah paradoks-paradoks demokrasi.[11] Pemilu demokratis yang seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, malah melahirkan penguasa-penguasa otoriter yang lebih ‘kejam’. Bahkan dalam proses berdemokrasi pun, para elite politik asyik bermanufer, jegal sana jegal sini, tanpa memikirkan moralitas dalam berpolitik[12], apalagi memikirkan aspirasi rakyat. Sehingga kondisi pemerintahan terus memburuk, dikotori oleh ‘negarawan-negarawan’ korup, yang bisanya memeras rakyat. Sampai-sampai, korupsi, yang pada masa Orde Baru dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pada masa sekarang dilakukan secara terang-terangan tanpa sedikitpun merasa malu.[13]

Akibat dari paradoks-paradoks demokrasi di atas, timbullah kekacauan di segala bidang pada tingkatan grass root. Mulai dari masalah keamanan dengan terjadinya pengeboman tempat-tempat umum, konflik SARA; kemerosotan ekonomi yang terus melorot tajam, masalah pengangguran yang terus membengkak, kemiskinan yang mengkhawatirkan; sampai masalah dis-integrasi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kekacauan ini adalah akibat dari permainan politik para elite yang hanya sibuk dengan kepentinganya sendiri.[14]

Dampak dari kekacauan tersebut, Indonesia mendapat cibiran dari negara-negara tetangga. Proses demokrasi, yang awalnya mendapat sambutan luar biasa dari dunia internasional, berubah menjadi bahan celaan negara-negara tetangga. PM Malaysia, Mahathir Mohamad, misalnya. Beliau berulang-kali menyatakan kepada rakyatnya tentang kestabilan negerinya sambil mencibir Indonesia. Beliau merasa bersyukur dengan kepastian politik di Malaysia.[15] Hal ini terlepas dari bagaimana kehidupan demokrasi di negeri jiran tersebut. Bahkan pemerintah Singapura, lewat medianya, terus menggambarkan buruknya perubahan politik di Indonesia akibat perubahan ke arah demokrasi yang demikian cepat.[16]

Maka wajar saja jika A. Syafii Ma’arif, seorang kampium Muhammadiyah, mempertanyakan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mengkhawatirkan di tengah iklim demokrasi yang cukup kondusif, bila dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat India yang cukup baik di tengah iklim demokrasi yang buruk.[17]

Intinya, kondisi demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru bukannya menuju kondisi yang lebih baik. Demokrasi di Indonesia malah menuju kondisi yang jauh lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Demokrasi Indonesia pada masa reformasi hanya sukses dalam tataran permukaan saja. Sedangkan esensinya, malah melahirkan suasana negara yang carut-marut penuh dengan krisis dan ketidakpastian. Sehingga wajar jika Mulyana W. Kusumah menyebut transisi demokrasi di Indonesia dipenuhi abnormalitas.[18]

Apa penyebab dari semua ‘bencana’ ini? Pertama, semangat demokrasi yang menggebu, yang ada dalam diri elite politik dan masyarakat, yang dikongkritkan lewat pelaksanaan pemilu yang demokratis, tidak dilanjutkan dalam proses bernegara. Ketika pemimpin sudah terpilih, malah kembali terjebak dalam kubangan otoritarianisme baru.[19]

Kedua, keadaan di atas dipicu oleh kesadaran berdemokrasi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat secara luas. Masyarakat kebanyakan mengikuti proses demokrasi secara kultural, tidak secara rasional. Di samping itu, kesadaran berdemokrasi para elite politik pun masih rendah. Para elite masih berdemokrasi dalam rangka mendapatkan dan menduduki kekuasaan.[20]

Ketiga, akibat kesadaran berdemokrasi elite rendah, partai politik cenderung elitis. Partai politik tidak melihat aspirasi masyarakat di tingkatan bawah. Partai politik hanya sibuk mengurusi bagaimana agar golongannya bisa merebut kekuasaan.[21]

Keempat, akibat akhir dari semuanya, parlemen, yang seharusnya merepresentasikan wajah rakyat, malah terjebak dalam konfrontasi kepentingan politik yang dangkal. Sehingga, parlemen yang seharusnya menjadi akselerator konsolidasi demokrasi, malah menjadi dalang dalam penghancuran dasar-dasar kehidupan berdemokrasi.[22]

Kehidupan demokrasi yang sejak 1998 susah-payah dibangun, kembali dirongrong oknum-oknum yang tidakbertanggung-jawab. Ibarat membuat istana dari pasir, kehidupan demokrasi di Indonesia dibangun untuk kemudian dihancurkan kembali.

Membangun Demokrasi Berkebudayaan Indonesia

Melihat realitas demokrasi Indonesia di atas, terbersit sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi sebuah asa: bagaimana seharusnya kita membangun pilar-pilar demokrasi di negeri gemah ripah loh jinawi ini?

Mengutip gagasan yang dikemukakan Sudomo Sunaryo, kita mesti membangun sebuah tatanan demokrasi yang berkebudayaan Indonesia. Sebuah tatanan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai warisan karuhun. Sebuah kehidupan bernegara yang penuh dengan nilai tepa slira, asih sesamaning dumadi, musyawarah mufakat, jumbuhing kawula lan Gusti.[23] Semua nilai ini, sebenarnya sarat dengan kandungan demokrasi, yaitu mengutamakan kepentingan orang banyak.

Nilai-nilai warisan nenek moyang ini, kemudian diimplementasikan dalam wujud tata-krama politik.[24] Sikap dan perilaku politik yang didasarkan pada peningkatan kemakmuran rakyat, integritas moral, wawasan kebangsaan yang murni, kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua anak bangsa, pelayanan kesehatan yang memadai, tersedianya lapangan kerja, dan sebagainya. Bukan pada kepentingan berapa kursi dewan yang bisa diraih.[25]

Untuk mewujudkan idealisme demokrasi di atas, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, perlu perumusan ulang niat, arah, dan tujuan proses demokratisasi. Kedua, perlu dibuat prosedur, etika, dan tata-cara dalam pelaksanaan proses demokrasi. Ketiga, perlu ditumbuhkan dalam diri elite politik kesediaan untuk berkorban demi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpihak kepada kepentingan rakyat.[26] Keempat, perlu dibangun sebuah manajemen politik, yang akan menjadi filter bagi penyaringan calon-calon pemimpin bangsa. Sehingga pemimpin bangsa yang terjaring hanya pemimpin yang siap mengorbankan dirinya untuk rakyat, bukan pemimpin yang siap mengorbankan rakyat untuk kepentingan pribadinya.

Penutup

AM. Fatwa pernah mentamsilkan demokrasi sebagai sebuah pendulum. Pendulum pertama, demokrasi berjalan dengan baik, karena institusi-institusi demokrasi—DPR, yudikatif, pemerintah, pers, TNI, mahasiswa, LSM, dan ormas—berjalan sesuai dengan fungsinya. Pendulum kedua, demokrasi berjalan stagnan, bahkan set back.[27]

Jika melihat perumpamaan yang diberikan AM. Fatwa di atas, penulis menyimpulkan, bahwa proses demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori pendulum kedua. Hal ini ditandai dengan kondisi negara yang stagnan, bahkan makin menurun dan terbelakang. Walaupun secara kuantitas, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan kehidupan demokrasi yang cukup fenomenal dan fantastis.

Terakhir, perlu kiranya kita merenungkan kembali ucapan Bung Karno, salah seorang  founding father bangsa ini. Beliau berkata:

“Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak jegal-jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapetaka”[28]. [*]

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Novel, “Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi Lewat Pers”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Senin, 11 April 2005.

Fatwa, A.M., “Mahasiswa, Reformasi, dan Masa Depan Demokrasi”, dalam Republika Edisi Kamis, 1 Februari 2001.

Hara, Abu Bakar E., “Citra Indonesia di Negara Tetangga”, dalam Jawa Pos Edisi Selasa, 24 April 2001.

Hilmy, Masdar, “Demokrasi Indonesia dalam Rite de Passage”, dalam Jawa Pos Edisi Selasa, 1 Mei 2001.

Kusumah, Mulyana W., “Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional”, dalam Republika Edisi Senin, 15 Januari 2001.

Ma’arif, A. Syafi’i, “Demokrasi”, dalam rubrik Resonansi koran Republika Edisi Kamis, 31 Maret 2005.

Mangunkusumo, Daliso, “Tolok Ukur Keberhasilan Demokrasi”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Selasa, 24 Juli 2001.

Mar’iyah, Chusnul, “Prediksi Politik Indonesia 2001”, dalam Republika Edisi Selasa, 2 Januari 2001 dan Rabu, 3 Januari 2001.

Marzuki, Arief Fauzi, “Paradoks-paradoks Demokrasi”, dalam Bernas Edisi Kamis, 19 Juli 2001.

Subagyo, Agus, “Demokrasi Substansial vs Demokrasi Prosedural”, dalam Jawa Pos Edisi Jum’at, 11 Mei 2001.

Sukidi dan Abd. Rohim Ghozali, “Fatsoen Politik Amien Rais”, dalam Republika Edisi Senin, 8 Januari 2001.

Sulardi, “Demokrasi di Bawah Orde Pertikaian”, dalam Republika Edisi Rabu, 4 Juli 2001.

Sunaryo, Sudomo, “Demokrasi Berkebudayaan Indonesia”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Kamis, 30 Agustus 2001.

Utomo, Tri Widodo W., “Mencermati Gejala ‘Demokrasi Korupsi’”, dalam Kompas Edisi Selasa, 10 September 2002.


[1]Novel Ali, “Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi Lewat Pers”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Senin, 11 April 2005.

 

[2]Agus Subagyo, “Demokrasi Substansial vs Demokrasi Prosedural”, dalam Jawa Pos Edisi Jum’at, 11 Mei 2001.

[3]Daliso Mangunkusumo, “Tolok Ukur Keberhasilan Demokrasi”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Selasa, 24 Juli 2001.

[4]Sulardi, “Demokrasi di Bawah Orde Pertikaian”, dalam Republika Edisi Rabu, 4 Juli 2001.

[5]Ibid.

[6]Walaupun pada masa-masa ini, Presiden Soekarno (era Orde Lama akhir) menamakan kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu dilandasi semangat Demokrasi Terpimpin, dan Presiden Soeharto (era Orde Baru, sebagai pelanjut kekuasaan Soekarno) menamakannya Demokrasi Pancasila.

[7]Hal ini terjadi, utamanya pada masa kekuasaan Soeharto. Bahkan pada masa ini, Indonesia banyak mencapai berbagai prestasi fenomenal. Salah satunya menjadi macan asia.

[8]Hanya sekitar empat tahun. Sejak tahun 1955, ketika Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu sebagai representasi dari demokrasi, sampai tahun 1959, ketika Soekarno memutus demokrasi dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

[9]Perlu diperhatikan, bahwa pers sering merepresentasikan kehidupan demokrasi sebuah negara. Ketika pers diam membisu, bisa dipastikan kehidupan demokrasi terpasung. Namun ketika pers sanggup bersuara lantang, hal itu berarti kehidupan demokrasi berjalan mulus.

[10]Bandingkan dengan jumlah parpol pada masa Soeharto, hanya dua partai (PPP dan PDI), ditambah satu golongan, yaitu Golongan Karya.

[11]Arief Fauzi Marzuki, “Paradoks-paradoks Demokrasi”, dalam Bernas Edisi Kamis, 19 Juli 2001.

[12]Moralitas politik ini digagas oleh Amien Rais dalam konsep ‘fatsoen politik’. Lihat Sukidi dan Abd. Rohim Ghozali, “Fatsoen Politik Amien Rais”, dalam Republika Edisi Senin, 8 Januari 2001.

[13]Wajar saja bila kemudian Tri Widodo W. Utomo menyebut perilaku korupsi para pejabat pada masa ini dengan democratic corruption, demokrasi korupsi. Lihat Tri Widodo W. Utomo, “Mencermati Gejala ‘Demokrasi Korupsi’”, dalam Kompas Edisi Selasa, 10 September 2002.

[14]Chusnul  Mar’iyah, “Prediksi Politik Indonesia 2001”, dalam Republika Edisi Selasa, 2 Januari 2001 dan Rabu, 3 Januari 2001.

[15]Abu Bakar E. Hara, “Citra Indonesia di Negara Tetangga”, dalam Jawa Pos Edisi Selasa, 24 April 2001.

[16]Ibid.

[17]A. Syafi’i Ma’arif, “Demokrasi”, dalam rubrik Resonansi koran Republika Edisi Kamis, 31 Maret 2005.

[18]Mulyana W. Kusumah, “Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional”, dalam Republika Edisi Senin, 15 Januari 2001.

[19]Sulardi, “Demokrasi di Bawah”.

[20]Ibid.

[21]Chusnul Mar’iyah, “Prediksi Politik”.

[22]Mulyana W. Kusumah, “Konsolidasi Demokrasi”.

[23]Sudomo Sunaryo, “Demokrasi Berkebudayaan Indonesia”, dalam Kedaulatan Rakyat Edisi Kamis, 30 Agustus 2001.

[24]Istilah Amien Rais, ‘fatsoen politik’. Lihat Sukidi dan Abd. Rohim Ghozali, “Fatsoen Politik”.

[25]Daliso Mangunkusumo, “Tolok Ukur”.

[26]Tiga hal ini didasarkan pada konsep Rite de Passage (Ritual Penahapan) milik Arnold van Gennep. Konsep ini merupakan konsep dalam sebuah upacara ritual, yang didasarkan pada tiga hal di atas. Untuk lebih jelasnya, lihat Masdar Hilmy, “Demokrasi Indonesia dalam Rite de Passage”, dalam  Jawa Pos Edisi Selasa, 1 Mei 2001.

[27]A.M. Fatwa, “Mahasiswa, Reformasi, dan Masa Depan Demokrasi”, dalam Republika Edisi Kamis, 1 Februari 2001.

[28]Arief Fauzi Marzuki, “Paradoks-paradoks”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: